Scroll Untuk Baca Artikel
iklan
Artikel

Dianggap Acuh Persoalan Sampah, Pemda Kabupaten Serang Melalui DLH Akhirnya Beritanggapan

120
×

Dianggap Acuh Persoalan Sampah, Pemda Kabupaten Serang Melalui DLH Akhirnya Beritanggapan

Sebarkan artikel ini

SERANG, ceklisdua.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup akhirnya beritanggapan setelah dianggap acuh terhadap persoalan sampah yang mana penumpukan sampah terjadi dibeberapa wilayah di Kabupaten Serang salah satunya Pasar Ciruas, Kecamatan Ciruas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Prauri kepada ceklisdua menyampaikan, hal tersebut terjadi karena Kabupaten Serang tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).

Advertisement
iklan
Scrol kebawah untuk melihat konten

“Kabupaten Serang darurat sampah karena tidak punya TPSA sedangkan kerja sama dgn kab kota laen menolak,” katanya. Senin, (18/3/2024).

“Sekarang sedang diupayakan mencari tempat sementara dulu, sampai dibangunnya TPSA atau daerah lain mau menerima,” sambungnya.

Sebelumya diberitakan media ini. Sibuk Sabet Penghargaan Bupati Serang Acuhkan Persoalan Sampah

Berbagai penghargaan berhasil disabet Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah salah satunya penghargaan tertinggi bidang pertanian Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu diberikan atas prestasinya sebagai kepala daerah dalam menjalankan program bidang pertanian tahun 2023 lalu.

Namun sangat disayangkan persoalan sampah di wilayah Kecamatan Ciruas salah satunya Pasar Ciruas yang banyak dikeluhkan warga sekitar, karena terjadi penumpukan menggunung hingga ke badan jalan dan menimbulkan bau menyengat sehingga dapat mengganggu kesehatan warga. Bupati Serang seakan acuh.

Dikonfirmasi ceklisdua secara tertulis melalui pesan aplikasi whatsapp Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah tidak merespon meski pesan sudah tersampaikan (centang dua-red). Senin, (18/3/2024).

Hal yang sama juga dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Prauri tidak menjawab konfirmasi tertulis yang disampaikan ceklisdua sejak Sabtu, (16/3/2024).

Salah satu warga yang mengeluh akibat penumpukan sampah di Pasar Ciruas disampaikan lewat unggahan video tiktok dengan nama akun Reisya Affrilliana yang menyebutkan “Ini tuh pasar atau pembuangan sampah, karena ini sampahnya tuh sudah berhari-hari atau berminggu-minggu, apalagi musim hujan begini rawan bener sama penyakit, apalagi baunya, setiap pagi lewat sini masya allah baunya,” keluhnya.

Terpisah, Sekertaris Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Serang, Bintang Dwi Cahyo saat di temui ceklisdua menyampaikan, sebagai Pemimpin Pemerintahan di Kabupaten Serang seharusnya Bupati bisa mengedukasi kepada bawahannya bukan malah ikut-ikutan tidak merespon konfirmasi wartawan.

“Sikap seperti itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pejabat publik yang notabennya melayani masyarakat, repot bilamana memang sibuk pencitraan tapi persoalan yang menjadi keluhan warga diacuhkan,” ungkapnya. Senin, (18/3/2024).

Lanjut Bintang, Persolan sampah di Kecamatan Ciruas sudah menjadi framing media lokal, menurut Ia seharusnya Pemerintah terkait segera melakukan langkah sebagai upaya untuk menyelesaikan persolan yang ada, bukan diam.

“Bahkan dalam framing salah satu media lokal menyebutkan Kecamatan Ciruas darurat sampah, yang artinya tentu dapat berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat lah yang menjadi korban terkait dengan persoalan sampah tersebut,” cetusnya.

Tambah Bintang, Pihaknya mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten untuk segela menggambil langkah agar persoalan ini dapat terselesaikan.

“Kami akan coba berkoordinasi dengan Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup mendesak persoalab sampah bisa segera diatasi, dalam hal ini tentunya pengelola Pasar Ciruas juga harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Bintang menambahkan, Menurutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) setiap aktivitas yang menimbulkan limbah, wajib memiliki dokumen lingkungan yang menjadi acuan pemerintah menerbitkan izin. Di mana, pengusaha wajib menjalankan prinsip yang tertuang dalam dokumen tersebut sambil dipantau aktivitas pelaksanaannya dipantau oleh dinas terkit.

“izin usaha Pasar Ciruas bisa saja dicabut atas dasar pelanggaran pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan yang mereka miliki. contoh seperti dokumen dimaksud antara lain SPPL, UKL-UPL maupun Amdal,” tambahnya menutup.

Untuk diketahui tumpukan sampah yang terlihat menggunung bukan hanya terpantau di Pasar Ciruas, melainkan di beberapa Wilayah di Kecamatan Ciruas telatnya Pinggir Jalan Nasional Kampung Nambo, Desa Kaserangan dan Kampung Kubangawan, Desa Citerep. (Ali/Red).