Scroll Untuk Baca Artikel
iklan
ArtikelHukum

Diduga BPBD Provinsi Banten “Mark Up” Belanja Bantuan Korban Bencana, Senilai 4 Miliar

15
×

Diduga BPBD Provinsi Banten “Mark Up” Belanja Bantuan Korban Bencana, Senilai 4 Miliar

Sebarkan artikel ini

KABUPATEN SERANG – H.Retno Juarno, selaku Ketua LSM KOMPAK -TRB (Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi) dalam keterangan pers nya mengatakan, jika Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten jadi “Sarang Penyamun”

Hal itu diungkapkan H.Retno Juarno, yang mencurigai adanya dugaan “Mark Up” Anggaran bantuan belanja barang kepada masyarakat dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dikelola langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten pada tahun anggaran 2023.

Advertisement
iklan
Scrol kebawah untuk melihat konten

Menurutnya, Dugaan dan kecurigaan itu terjadi “Mark up” harga dalam proses pengadaan belanja barang yang diperuntukan bagi korban bencana sebanyak 30.000 orang,” jelasnya

“Saya menilai program kegiatan yang dikelola langsung oleh BPBD Provinsi Banten yaitu penyediaan logistik , penyelamatan dan evakuasi korban bencana senilai Rp 4.191.000.000, bagi korban bencana sebanyak 30.000 orang hanya untuk meraup keuntungan para oknum pejabat di BPBD Provinsi Banten saja,” tegasnya

“Ini fakta di lapangan, pasalnya, kegiatan berupa belanja barang yang akan di berikan kepada masyarakat tersebut, belum pernah terpublikasi untuk umum, dan praktek tersebut penggunaan anggaran sudah jelas, tapi laporan pertanggung jawabannya serta item kegiatannya tak pernah di cantumkan,”ucap H.Retno Juarno

Atasnama LSM KOMPAK-TRB (Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi), Kami menduga dalam pelaksanaan kegiatan belanja barang kepada masyarakat korban bencana diduga terindikasi “Mark up”

Perlu diketahui bersama harga yang mana dari penulusuran Tim Investigasi LSM KOMPAK-TRB, dari harga barang saja sudah tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya.

Sebagai contoh jenis barang Gula Pasir (Gulaku) dengan berat 1 Kg itu di dalam anggaran tercatat sebesar Rp. 26.600 sedangkan harga di pasaran paling tertinggi hanya mencapai Rp 17.000. selain itu untuk barang dengan jenis Minyak Goreng ukuran 1 liter sebesar Rp. 36.400 sedangkan harga di pasaran untuk harga Minyak Goreng hanya berkisar Rp 16.500. “Ini sungguh luar biasa Mark Up nya,” tuturnya kesal

Selain kedua jenis barang tersebut ada juga beberapa barang yang untuk dibagikan kepada masyarakat korban bencana seperti Beras CBP Medium seberat 3 Kg untuk 30.000 orang, Sarden Kaleng, Teh Celup. Semua jenis barang itu telah menghabiskan anggaran mencapai Rp.4.191.000.000 padahal hanya untuk diberikan kepada masyarakat sebanyak 30.000 orang,”ungkapnya

“Pantas saja hal itu tak pernah terpublikasikan oleh Awak Media, karena berdasarkan survey harga pasar ke beberapa tempat yang dilakukan oleh Tim Investigasi LSM KOMPAK-TRB dan juga berdasarkan Analisa, Penggunaan anggaran yang dikelola oleh Dinas BPBD Provinsi Banten, telah terjadi adanya laporan ABS (red. Asal Bapak Senang) hingga menimbulkan potensi adanya kerugian keuangan Daerah,” ucap Retno Juarno

Oleh karena itu, Saya Atasnama LSM KOMPAK-TRB dalam waktu dekat berniat melaporkan hal tersebut kepada Aparat Penegak Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan temuan “Mark up” pada anggaran yang dikelola dan telah dilaksanakan oleh pihak Dinas BPBD Provinsi Banten,” pungkasnya mengakhiri

 

(Ariyanto)